Arsip untuk ‘Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)’ Kategori

  1. Penggunaan

BMN/D pada dasarnya digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/SKPD. Dalam rangka menjamin tertib dalam penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua BMN/D yang diperoleh untuk ditetapkan status penggunaannya.

Penetapan status penggunaan BMN dilakukan oleh Pengelola Barang dan BMD oleh Gubernur/walikota/bupati.

Gambar 5 Kewenangan Penetapan Status Penggunaan

 

Tanah dan/atau bangunan, barang yang bernilai memiliki bukti kepemilikan seperti, Sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang, alat berat, dan barang yang memiliki nilai diatas Rp. 25 juta, penetapan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Barang selain tanah dan bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 25 juta, penetapan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.

Sementara Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki POLRI dan TNI, tidak perlu dilakukan penetapan status penggunaannya.

Gambar 6 Kewenangan Penetapan Status Penggunaan Barang

 

Penetapan status penggunaan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan tata cara Pengguna barang melaporkan barang yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaannya. Setelah Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.

 

1. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan

Gambar 7 Tata Cara Usul Penetapan Status Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan

2. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan

Gambar 8 Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan

 

3. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain.

Gambar 9 Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain

 

4.     Tata Cara Penetapan Kembali Status Penggunaan BMN Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Dipergunakan.

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau sudah tidak digunakan lagi oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang -setelah dilakukan audit dengan memperhatikan standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan- wajib diserahkan kepada Pengelola Barang, untuk BMD diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui pengelola barang. Selanjutnya pengelola barang berwenangan untuk mengalihkan status penggunaan BMN/D tersebut kepada instansi lain yang memerlukan, dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi BMN/D, atau dipindahtangankan.

 

Gambar 10 Tatacara Penetapan Kembali Status Penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg tdk dipergunakan

 

Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyerahkan barang yang tidak/sudah tidak digunakan seperti tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

 

5. Tata Cara Pengalihan Status Penggunaan BMN Tanah antar Pengguna Barang.

Gambar 11 Tata Cara Pengalihan Status Penggunaan BMN Tanah antar Pengguna Barang

  1. Pengadaan

Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pedoman Pelaksananaan pengadaan barang selain tanah mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada Keppres Nomor 55 Tahun 1993.

  1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah suatu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penganggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. (Mulyadi:2001).

Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Standar barang, standar kebutuhan ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Menteri/Ketua Lembaga selaku pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya selanjutnya menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik negara kepada pengelola barang.

Menteri Keuangan selaku pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

3.     Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara

Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, meliputi:

Gambar 4 Ruang Lingkup Pengelolaan BMN/D


 

4.     Pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pada dasarnya pengadaan dan pemanfaatan barang milik negara adalah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga/satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Guna memenuhi asas fungsionalitas manajemen pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan pemisahan wewenang dan tanggung jawab pengelola dan pengguna barang milik Negara. Pemisahan wewenang dan tanggung jawab ini merupakan perubahan sangat signifikan dalam sistem manajemen pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006.

 

Gambar 2 Pemisahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN

 

 

 

Gambar 3 Pemisahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMD

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Sesuai PP No.6 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 2, Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

a.     Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;

b.     Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;

c.     Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;

d.     Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;

e.    Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;

f.     Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;

g.     Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;

h.     Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;

i.     Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

j.     Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;

k.     Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi;

l.     Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;

m.     Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.

 

Sesuai PP No.6 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 2, Pemegang Kekuasaan Pengelola barang milik daerah berwenang:

a.     Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b.     Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c.     Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d.     Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

e.     Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

f.     Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Selanjutnya Pasal 5 ayat 4, Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a.     Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b.     Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

c.     Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d.     Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;

e.     Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

f.     Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. Dalam pelaksanaannya Pejabat Pengguna Barang menunjuk Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:

a.     Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara;

b.     Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c.     Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

d.     Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang syah;

e.     Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;

f.     Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;

g.     Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan;

h.     Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar-manukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

i.     Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

j.     Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang;

k.     Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya;

l.     Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;

m.     Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunaan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab:

a.     Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b.     Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c.     Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

d.     Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

e.     Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

f.     Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

g.    Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang;

h.     Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

i.     Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

3.     Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Dasar atau asas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, dilaksanakan harus memperhatikan:

Gambar 1 Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2.     Dasar Hukum

Landasan hukum pengelolaan Barang Milik Negara:

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian Keuangan Negara tersebut maka Keuangan Negara meliputi :

  1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  3. Penerimaan Negara;
  4. Pengeluaran Negara;
  5. Penerimaan Daerah;
  6. Pengeluaran Daerah;
  7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD.

Sesuai landasan hukum UU No. 17 Tahun 2003 bahwa keuangan Negara meliputi pula “….. segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara…”, dan sesuai UU No. 1 Tahun 2004 bahwa perbendaharaan Negara meliputi “….pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara adalah termasuk investasi dan kekayaan Negara yang dipisahkan….”, maka maka jelas bahwa Barang Milik Negara merupakan termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara dan merupakan bagian dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

1.     Pengertian Barang Milik Negara/Daerah

Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) sesuai pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah:

“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Sementara yang dimaksud Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah:

“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya.  Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Perusahaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

Batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah :

  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undangan; atau
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sementara pengertian atau batasan “Negara” dalam kata “Barang Milik Negara (BMN)” adalah Pemerintah Republik Indonesia, dalam arti kementerian negara/lembaga. Pengertian lembaga adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 17 Tahun 2003, yaitu Lembaga Negara/Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara dan batasan “Daerah” adalah Gubernur/Walikota/Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah.